Pada Sabtu (20/7) kemarin, pemerintah Nigeria mengenakan denda besar sebesar $2,2 juta (sekitar 3,6 triliun rupiah) kepada Meta, perusahaan induk Facebook dan WhatsApp, menurut laporan dari The Associated Press.
Dilansir dari Gizmochina, denda ini menyusul penyelidikan yang mengungkap pelanggaran Meta terhadap undang-undang perlindungan data dan hak konsumen negara tersebut pada beberapa kesempatan.
Komisi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Federal Nigeria (FCCPC) menguraikan beberapa pelanggaran khusus yang teridentifikasi selama penyelidikan mereka. Pelanggaran tersebut meliputi pembagian data pengguna Nigeria yang tidak sah, perampasan hak konsumen untuk mengontrol data mereka sendiri, terlibat dalam praktik diskriminatif, dan penyalahgunaan dominasi pasar.
Dalam sebuah pernyataan, CEO FCCPC Adamu Abdullahi menyatakan kepuasan komisi terhadap bukti yang dikumpulkan dan menegaskan bahwa Meta memiliki banyak kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut. "Komite kini telah mengeluarkan keputusan akhir dan menghukum Partai Meta," pungkas Abdullahi.
Denda yang besar ini menyusul denda lain yang dihadapi Meta bulan lalu. Pada bulan Juni, Otoritas Anti Monopoli Italia (AGCM) mengenakan denda sebesar €3,5 juta kepada Meta karena praktik bisnis yang tidak adil.
Investigasi AGCM mengungkap bahwa Meta tidak secara eksplisit memperoleh persetujuan pengguna untuk mengumpulkan dan menggunakan data untuk tujuan komersial selama proses pendaftaran Instagram. Selain itu, regulator Italia menemukan bahwa Meta gagal menyediakan saluran komunikasi yang tepat bagi pengguna untuk menentang akun Facebook dan Instagram yang ditangguhkan. Sementara AGCM melaporkan bahwa Meta telah memperbaiki praktik-praktik ini, konsekuensi dari pelanggaran kebijakan ini menjadi semakin jelas.
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)